Manis dan Getirnya Bisnis Pariwisata Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat penting untuk menunjang industri atau bisnis pariwisata. Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 9,4 juta lebih atau tumbuh sebesar 7,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 59 persen wisatawan mancanegara ke Indonesia memiliki tujuan untuk liburan. Sedangkan 38 persen lainnya untuk bisnis.

Negara dari kawasan ASEAN yang menjadi wisatawan terbanyak datang ke Indonesia, yakni Singapura dan Malaysia. Dari kawasan Asia, wisatawan asal Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan India menjadi yang terbanyak. Sedangkan dari Eropa, wisatawan yang berasal dari Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis termasuk yang sering mengunjungi Indonesia.

Daya saing bisnis pariwisata Indonesia berdasarkan data Word Economic Forum (WEF) yang merilis The Travel and Tourism Competitiveness Index meroket. Pada 2013, Indonesia ada di posisi 70. Pada 2015, peringkatnya menjadi 50 dari 141 negara dengan nilai indeks 4,04 (Republika, 17/5).

Di Asia Pasifik, indeks daya saingnya berada di ranking 11. Namun, di tingkat
regional ASEAN, Indonesia masih ada di urutan keempat. Masih berada di bawah Thailand, Singapura, dan Malaysia (Marketeers, 3/9).

Devisa dari bisnis pariwisata terbilang mencolok. Tahun ini saja, menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, pariwisata sumbangkan devisa Rp 155 triliun (Tempo, 30/10). 2019, sektor industri pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi produk domestik bruto nasional sebesar 8 persen, dengan devisa Rp 249 triliun. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diketuk palu akhir tahun ini. Sektor bisnis ini disebut-sebut paling berpotensi untuk mengangkat perekonomian negara kita.

Menurut Managing Director TX Travel, sebuah perusahaan agen perjalanan wisata, Anton Thedy, potensi bisnis pariwisata Indonesia sangat luar biasa. “Bisnis pariwisata akan menjadi salah satu pilar ekonomi. Kita memiliki banyak sekali objek-objek wisata di dalam negeri, yang mampu bersaing dengan luar negeri,” kata Anton saat ditemui di kantornya di Komplek Ruko Atap Merah, Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Didien Junaedy malah mengatakan, pariwisata harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat. Didien yang sudah berkecimpung di dunia bisnis pariwisata sejak 1963 ini menuturkan, kalau ada pariwisata maka kehidupan ekonomi masyarakat terjamin. “Tapi selama ini orang menganggap pariwisata cuma buat jalan-jalan saja,” kata Didien saat ditemui di kantornya Wisma Nugra Santana, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (11/12).

Potensi pariwisata kita, menurut Didien, sangat besar dari alam dan budayanya. “Bagaimana caranya untuk mengembangkan? Saya selalu mengusulkan selama pariwisata bukan menjadi prioritas pembangunan ekonomi ya gitu-gitu saja (jalan di tempat),” katanya.

Lebih lanjut, Didien yang pernah menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara mengatakan, Presiden menjadikan pariwisata sebagai unggulan. “Karena wisatawan membawa duit ke dalam negeri. Ini penting mengatasi pelemahan ekonomi.”

Sebagai orang yang sudah lama berpengalaman di bisnis pariwisata, Didien mengemukakan ada potensi yang selama ini diabaikan, yakni wisata bahari. Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau dan 70 persen lautan, kata Didien, bisa didayagunakan sebagai wisata bahari potensial. “Saya dari tahun 1980-an memperjuangkan yang namanya wisata bahari,” kata Didien.

Didien menerangkan, kekayaan biota laut dan pulau-pulau kecil bisa diolah menjadi paket wisata bahari. “Tahun 2005 saya bangun Raja Ampat. Saya bangun Wakatobi. Saya bangun Halmahera Utara. Kita bangun wisata bahari supaya orang sadar kita punya potensi,” kata Didien.

Didien juga berencana mengembangkan wisata yacht (perahu layar). “Saya mengharapkan tahun depan masuk 2000 yacht. Wisata yacht akan beri kehidupan masyarakat ekonomi daerah. Ke pulau-pulau kecil,” kata dia. Pemikiran Didien ini didukung oleh keluarnya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia.

Setelah sukses membangun ikon wisata bahari di timur Indonesia, Didien memiliki mimpi untuk mengembangkan ikon wisata bahari di wilayah barat. Ada tiga sasaran, yakni Pulau Anambas, Batam, dan Bintan. “Tahun depan kalau sudah dibangun bandaranya, kita bangun.”

Untuk prioritas, pemerintah melalui Menteri Pariwisata Arief Yahya sudah menyampaikan 10 tujuan wisata prioritas di Indonesia yang akan diakselerasi pembangunannya. 10 destinasi itu, antara lain Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan seribu (Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Klayang (Belitung) (BeritaSatu (12/12).

“Saya 50 tahun ngurusin pariwisata kok baru 9 juta (wisatawan yang datang ke Indonesia). Belum 10 juta. Kan lucu. Padahal kita negara, kalau satu peta yang sama skalanya ditempelkan peta dunia dengan peta kita itu, negara kita (panjangnya) dari London ke Turki,” kata Didien yang namanya sempat
disebut-sebut sebagai calon Menteri Pariwisata itu.

Jumlah ini masih jauh dari kunjungan turis ke Spanyol dan Prancis. “Spanyol itu hidupnya dari pariwisata. Di Prancis itu wisatawan 80 juta. Jauh banget dengan penduduknya. Kenapa kita tidak begitu?” katanya.

Di kawasan ASEAN saja, Indonesia berada di urutan keempat. Jumlah kunjungan wisatawan kita, jauh dari Malaysia. Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Nasional Universitas Nasional, Ardi Mular Sari mengatakan, Thailand bisa masuk 35 juta wisatawan asing, setelah ditargetkan 25 juta saja. “Kita masih di bawah Singapura dan Malaysia. Nomor satu Thailand,” kata Ardi saat ditemui di kantornya, Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Kamis (10/12).

Menurut Anton, masalahnya ada pada infrastruktur yang sudah sangat memadai di tiga negara tadi. “Kita kalah dengan Malaysia. Kita banyak kalah,” katanya. Dari kacamata Anton, banyak turis asing ke Thailand, Singapura, dan Malaysia, karena salah persepsi dengan Indonesia. “Jadi, mereka menganggap bahwa kenapa datang ke Indonesia kalau (apa yang dicari) bisa ditemukan di Singapura atau Malaysia,” kata Anton.

Namun Didien mengatakan, masalahnya negara-negara tadi didukung oleh modal yang besar dari pemerintahnya. Saat ini, kata Didien, pemerintahan Jokowi sudah menggelontorkan biaya produksi untuk pariwisata sebesar Rp 1,2 triliun, dari yang sebelumnya hanya Rp 300 miliar. “Tahun depan Rp 4 triliun.”

Selain kalah bersaing dengan tiga negara tetangga, bisnis pariwisata Indonesia ternyata banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Ardi mengemukakan, penguasaan bahasa Inggris bagi sumber daya manusia yang berkecimpung di industri pariwisata dan infrastruktur adalah kendala utama. Selain itu, perisapan atau tempat yang mau dikunjungi masyarakat juga belum siap.

“Kita masih ada masyarakat menengah ke bawah, sekarang itu digalakan wisata ziarah. Ada turis asing dan lokal yang datang, tiba-tiba ada yang meminta-minta (pengemis). Itu memalukan,” kata Ardi.

Ardi mencontohkan kondisi wisata ziarah di sebuah makam di Cirebon, Jawa Barat. Di sana, menurut dia, banyak sekali pengemis yang mengganggu wisatawan. Destinasi itu, kata Ardi, harusnya dijadikan agar kondusif.“Termasuk keamanan masih kurang,” katanya.

Anton pun mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Selain infrastruktur, prioritas pembangunan juga belum mengarah ke perbaikan bisnis pariwisata di
daerah-daerah. Permasalahan kita adalah permasalah prioritas. “Misalnya Banyuwangi. Pak Bupatinya meningkatkan kesejahteraan, bukan meningkatkan pariwisata. Prioritasnya membuat jalan ke tempat lain dulu. Padahal ada Pantai G-Land (Plengkung, pantai dengan ombak terindah di dunia setelah Hawaii). (Ke sana) lebih mudah menggunakan kapal dari Bali. Jadi soal prioritas,” kata Anton.

Hal senada pun diungkapkan Didien. Problemnya, dari dahulu menurut dia adalah masalah sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, banyak bupati dan gubernur yang bangga daerahnya memiliki potensi objek wisata. “Zaman sekarang potensi tidak ada artinya. Bukan potensi yang kita tonjolkan tapi produk. Pengemasan,” kata Didien.

Menyitir masalah tata kelola oleh pemerintah, Ardi mengatakan, tata kelolanya sudah tepat tapi belum sampai sasaran total Ardi mengatakan, wisata judi cukup potensial untuk dikembangkan. “Judi di Malaysia boleh. Cuma ada syarat-syaratnya bagi penduduk muslim tak boleh,” katanya. Menurut Ardi, harusnya wisata judi diperbolehkan, tapi lokasi dan
kebijakannya harus dipikirkan.

Dalam hal promosi, Ardi mengatakan, masih setengah-setengah. Terkadang, promosi hanya dilakukan oleh perwakilan daerah saja. “Dalam arti, nanti ada seni tari dari Jawa Timur, tapi yangdibawa dari Jakarta atau dari mana. Yang diambil harusnya dari daerah masing-masing,” kata dia. Belum lagi, lanjut dia, potensi-potensi daerah yang kurang dipromosikan.

Didien mendukung rencana Presiden Jokowi yang akan mendatangkan turis asing sebanyak-banyaknya ke destinasi wisata. Namun, berbeda dengan Didien, tampaknya Anton tak sepakat dengan hal tadi.

“Saya tidak sepakat dengan Pak Presiden yang menargetkan 20 juta orang asing datang ke Indonesia. Masalahnya, tidak mudah mendatangkan orang asing,” kata Anton.

Anton memberikan contoh. Mendatangkan wisatawan asing, misalnya dari Jepang ke Wakatobi, tidak bisa didatangkan hanya karena Wakatobi adalah “ibu kota” terumbu karang di dunia. Kendalanya, ada di fasilitas yang kurang memadai.

“Kenapa orang jepang tidak datang, karena tidak ada tersedia sarana rumah sakit yang sekelas Jepang. Jadi, yang bisa datang ke sana orang kita juga, turis domestik. Kenapa tidak kita fokus kepada turis domestik?” kata Anton.

Menurut Anton, mendatangkan wisatawan asing harus mempersiapkan pula fasilitas hingga makanan yang cocok dengan selera mereka. Padahal, lanjutnya, turis domestik jumlahnya ada 130 juta. “Kita mau mendatangkan 20 juta dengan susah payah. Kenapa kita tidak fokus dengan pariwisata Indonesia. Ini luar biasa.”

Didien mengungkap, untuk mengatasi masalah infrastruktur tadi, pemerintahan Presiden Jokowi sudah melakukan beberapa koordinasi. Pemerintah, kata Didien, di tempat-tempat yang potensinya menarik, tapi untuk dijual tidak bisa karena tidak ada infrastruktur, sekarang sedang diusahakan membangun aksesnya.

“Sekarang tidak usah khawatir. Kita kasih PU (Pekerjaan Umum) bangun jalan, kasih (Kementerian) Perhubungan bangun pelabuhan. Ini ada di dalam satu koordinasi Menteri Kemaritiman. Koordinasi ini menyebabkan kita bisa menjual produk-produk pariwisata Indonesia,” kata Didien. Tol laut yang sekarang sedang diimplementasikan pembangunannya, disebut-sebut juga mendukung usaha pengembangan bisnis pariwisata di daerah-daerah.

Selain itu, lanjut Didien, keputusan Presiden Jokowi untuk menambahkan free visa kunjungan dari 15 negara menjadi 45 negara. “Kalau perlu kita 150 negara suruh masuk sini,” kata Didien menirukan gaya bicara Jokowi.

Ardi menerangkan, untuk mengatasi sumber daya manusia yang tak bisa bahasa Inggris, bisa diatasi dengan mendatangkan dosen atau guru sertifikasi saat mereka mengadakan pengabdian masyarakat. “Suruh saja mengajar bahasa Inggris ke lingkungan pariwisata. Pengabdian masyarakat diwajibkan mengajar ke lingkungan pariwisata dengan belajar bahasa Inggris gratis,” kata Ardi.

Lantas, untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, Ardi menyarankan untuk perekrutan sumber daya manusia yang berlatar belakang sekolah pariwisata. “Coba itu diterapkan. Orang pariwisata banyak yang di bank, karena jarang diambil. Harus linier sesuai lulusannya, penempatannya seluruh Indonesia,” kata dia.

Namun, Didien tampaknya kurang sepakat dengan pendapat Ardi. Menurutnya, tidak semua lulusan sekolah pariwisata mau ditempatkan di daerah terpencil, yang produk pariwisatanya bagus. “Pasti di kota-kota besar,” katanya.

Yang terpenting dalam menghadapi MEA nanti, kata Didien, diperlukan pendidikan yang cepat dan taktis. “Umpamanya 6 bulan pendidikan. 3 bulan teori, 3 bulan praktik. Atau dikirim ke kabupaten-kabupaten,” katanya. Kualitas pemandu wisata lokal juga penting untuk ditingkatkan lagi. Didien mengatakan, pemandu wisata lokal mesti ditambah pengetahuan dan bahasa asing. “Harus di-upgrade pemerintah daerahnya. Harus diberikan sertifikasi.”

Di usianya yang semakin senja, Didien berharap, bisnis pariwisata bisa
menyejahterakan masyarakat sekitarnya. Dia mengungkap, tambang mungkin akan habis suatu saat nanti. Tapi, pariwisata akan menjadi soko guru ekonomi yang pertama.

“Tidak ada di bisnis yang istilahnya sustainable atau berkelanjutan, kecuali pariwisata,” kata Didien bijak [].