Pernahkah Anda mendengar peristiwa “Bandung Lautan Api”? Peristiwa bersejarah itu terjadi pada masa revolusi fisik, saat para pejuang dan masyarakat membakar beberapa daerah di Bandung Selatan sebelum dikosongkan.
Kisah sejarah tadi berawal dari ultimatum Sekutu pada Maret 1946 yang memerintahkan supaya masyarakat mengosongkan Bandung bagian selatan. Tapi, ultimatum tersebut tidak dihiraukan masyarakat dan pejuang Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Akhirnya, pejuang TKR—yang pada 24 Januari 1946 berubah nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia)—mengungsikan masyarakat dan menuruti perintah Sekutu, tetapi mereka membumihanguskan Bandung Selatan terlebih dahulu sebelum ditinggal. Peristiwa heroik ini juga diikuti oleh aksi Mohammad Toha yang gugur setelah menjadi martir menghancurkan gudang amunisi tentara Sekutu.
Romantisme “Bandung Lautan Api” kini seolah “terhapus”, lantaran Bandung Selatan lebih dikenal sebagai kawasan langganan banjir. Bahkan, cerita soal banjir di kawasan ini sudah berlangsung lama dan beritanya meluas ke tingkat nasional. Tidak heran jika ada sebuah sindirian “Bandung Lautan Banjir.”
Secara geografis, Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan. Berada di ketinggian sekitar 768 di atas permukaan laut, titik tertinggi Kota Bandung ada di Bandung Utara dengan ketinggian sekitar 1.050 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik terendahnya ada di wilayah Bandung Selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.
Wilayah Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yakni Sungai Cikapundung dan Citarum lengkap dengan anak-anak sungainya. Umumnya anak-anak sungai ini mengalir ke arah selatan, dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi tadi, Bandung Selatan, khususnya daerah Dayeuhkolot dan Baleendah rentan terhadap masalah banjir, terutama kalau musim penghujan. Berbagai strategi disusun untuk mengatasi masalah ini.
Pada 2006 lalu, muncul wacana memapas Curug Jompong sedalam 3 meter. Namun, rencana itu menuai pro-kontra. T Bachtiar, Anggota Kelompok Riset Cekungan Bandung, mengatakan bahwa pemapasan Curug Jompong akan menggerus pula dasar Sungai Citarum. Ini akan mengakibatkan terjadinya arus erosi ke hulu, dan akan membawa jutaan kubik lumpur ke hilir (Kompas, 21 Mei 2008).
Lalu ada pula rencana membangun 13 waduk dan penampung (folder) air untuk mengurangi sedimentasi yang lari ke Sungai Citarum. Menurut rencana, proyek yang dibiayai dari dana hibah Asian Development Bank (ADB) ini dimulai tahun 2012. Kemudian, ada pula usaha memagar aliran Sungai Citarum, dengan membangun tembok penahan di Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah. Panjang tembok penghalang itu sekitar 300 meter. Tapi, faktanya di lapangan, Kampung Cieunteung masih terendam banjir.
Salah Sungai Citarum?
Akhir Februari 2012 lalu, banjir kembali merendam beberapa kawasan di Bandung Selatan. Salah satunya yang bisa dilihat dengan jelas ialah Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.
Saat banjir pertama merendam, tanggal 26 Februari 2012, dari data posko banjir di Taman Kota Baleendah, sebanyak 147 jiwa dari Kelurahan Baleendah (RW 09, 20, 28) dan 130 jiwa dari Kelurahan Andir (RW 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13) mengungsi ke empat titik pengungsian, seperti Gedung Kwarcab Baleendah, Gedung Serbaguna Baleendah, Tenda RW 28, dan Gedung PAUD RW 02.
Awal Maret, saat menyambangi Kampung Cieunteung, air masih menggenang sekitar 30 sentimeter. Diding, warga RW 20 Kampung Cieunteung, merupakan salah seorang warga Bandung yang kerap disuguhi banjir jika hujan besar mengguyur desanya. Hujan yang tidak bisa diprediksi datangnya akhir-akhir ini membuat beberapa warga harus mondar-mandir ke pengungsian dan ke rumah mereka. Namun, tak sedikit pula yang menetap di pengungsian sampai air benar-benar surut.
“Kemarin dua hari yang lalu (26 Februari 2012) juga, airnya segini (sambil memberikan isyarat ketinggian sekitar 2 meter). Kemarin juga kan rumah saya di atas, mau turun sudah ngga jadi. Soalnya air sudah menutupi kepala. Air datang malam minggu (Minggu dini hari) jam satu-an,” ungkap Diding yang memilih diam di rumahnya.
Menurut Diding, yang sejak 1970-an sudah menetap di kampung ini, warga yang berada di dalam kampungnya cepat-cepat mengungsi karena terjebak. “Air bersih ngga ada. Listrik padam. Keluar susah. Kecuali yang pinggir gini kan perahu ada. Bisa masuk ke perahu,” terang Diding.
Yang terlihat, ada dua perahu menepi di ujung Kampung Cieunteung. Perahu ini siap mengantarkan warga yang hendak masuk ke dalam kampung, sekadar memeriksa keadaan rumah mereka yang masih tergenang air. Menurut Diding, perahu-perahu kayu ini adalah hasil dari swadaya warganya. Diding mengatakan, “Perahu yang mandiri, sepuluh mah ada.”
Di tahun 2010, pasca-banjir besar melanda, kata Diding, pemerintah sudah menginstruksikan agar warga pindah dari lokasi yang sering dilanda banjir. Namun, warga menolak usaha relokasi tersebut karena tidak ada kejelasan status.
“(Daerah relokasi) enam kilometer dari sini, di atas gunung. Namanya daerah Cilekong apa gitu. Katanya rumahnya seperti bedeng-bedeng itu lah. Transportasi ada ojek. Cuma ya berapa (ongkosnya) ojek di sana tuh,” keluhnya.
Menurut Diding, penyebab utama banjir adalah pendangkalan Sungai Citarum. “Terutama kalau sudah (hujan), kan itu ada anak kali dari Pangalengan-Banjaran tuh, Sungai Cisangkuy namanya. Kan nanti masuknya ke Citarum, Kampung Cigosol. Nah, Citarum penuh, datang air dari Pangalengan, (terus) Cisangkuy meluap. Nyeberang dua jalan, ke sini airnya. Nah itu yang bahayanya,” katanya.
Diding hanya berharap, pemerintah turun tangan untuk mengeruk Sungai Citarum yang katanya mengalami pendangkalan. “Kalau Citarum sudah dikeruk mah mungkin air ngga sampai ke sini. Banjir mah ada, cuma ngga dalem, paling sebentar. Itu lah kunci utamanya lah. Citarum dikeruk,” ujarnya.
Diding juga kecewa dengan janji pemerintah yang mengatakan akan mengeruk Sungai Citarum yang letaknya tak jauh dari kampungnya. “Dari 2010, nanti bulan 3 (Maret 2010). Ditunggu-tunggu sampai 2011 ngga ada. Bulan 9 (September) 2011. Ditunggu-tunggu ngga ada lagi. Nih katanya bulan 2 (Februari 2012). Ngga ada lagi,” keluhnya.
Senada dengan Diding, Dalikah warga Kampung Cieunteung yang terpaksa mengungsi bersama tiga orang anaknya ke Gedung Serba Guna Baleendah mengatakan, “Harapan pemerintah cepat-cepat dikeruk itu Sungai Citarumnya. Kalau relokasi mah ngga mau. Belum dikeruk (Sungai Citarum), baru pinggir-pinggirnya aja.”
Tapi, apakah benar penyebab utamanya adalah pendangkalan Sungai Citarum?
Danau buatan
Cecep Hendrawan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mengatakan, usaha pengerukan sudah dilakukan berulang kali.
“Tahun 1990-an dilakukan pengerukan. Nah, dari pengerukan itu dapat mengurangi banjir kawasan Baleendah, termasuk Cieunteung. Tapi setelah pengerukan beberapa tahun efektif, Cieunteung banjir lagi,” katanya.
Menurutnya, dari 1990 sampai 1996 tidak ada masalah banjir di sana. “Tahun 1998 Cieunteung itu tergenang. Pada 2000 ke sini apalagi,” ujar pria yang mengaku menghabiskan masa kecil di Kampung Cieunteung ini.
Masalah pengerukan, kata Cecep, bukan kewenangan Pemda Kabupaten Bandung. “Jadi Sungai Citarum itu sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Sekarang kontraknya 2011 kemarin terus berlanjut sampai tahun 2015. Pusat yang menangani. Kita konsentrasi pada dampaknya, pengungsi ataupun warga yang ada di sana,” terangnya.
Banjir di Kampung Cieunteung, kata Cecep, sudah tidak seburuk banjir yang terjadi pada 1980-an. “Pada 1986 itu banjir tertinggi seingat saya. Wah, saya masih kecil waktu itu. Masih SMA gitu. Pokoknya air itu merendam Cieunteung sampai pasar (Dayeuhkolot) itu, terus ke Tugu Baleendah. Mungkin sampai 2 atau 3 meter. Kalau sekarang, paling tinggi 1,5 meter,” ucapnya.
Masalah banjir di Cieunteung, ungkap Cecep, sebetulnya bukan soal Sungai Citarum yang mengalami pendangkalan saja. Namun, ada dua hal yang menyebabkan itu. “Pertama, drainase dari saluran-saluran yang ada di kawasan pemukiman Baleendah melalui anak sungai. Ada selokan sebetulnya di situ yang tembus ke kawasan Cieunteung dan sekitarnya, akhirnya bermuara ke sana,” ujarnya.
Kedua, penyebab banjir adalah perilaku masyarakat yang tidak sadar sampah. “Sampah tidak terkendali. Buktinya, sering menyangkut di pintu Citarum. Di Sungai Citarum dengan Sungai Cigado itu ada klap (pintu). Di pintu itu sering rusak kan. Sampah itu menggulung di situ. Kemudian juga pendangkalan sungai ya dari sampah. Artinya sampah memberikan kontribusi pada pendangkalan sungai,” cetusnya.
Berkurangnya lahan hijau di daerah Bandung, kata Cecep, turut andil pula pada banjir di Bandung Selatan, khususnya Kampung Cieunteung. “Sekarang kalau Lembang hujan, Cieunteung yang kebagian (banjir). Sebab aliran sungai dari utara itu muaranya ke sini (selatan). Kalau hujan di Lembang, (meski) di sini tidak hujan, tiba-tiba air di Cieunteung bisa naik. Ini karena tidak ada penahannya (daerah resapan air),” ujarnya.
Ditanya soal solusi, Cecep mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Bandung sebenarnya sudah menawarkan solusi. “Kata Pak Bupati mau dibuat danau-danau gitu. Dengan catatan bukan ganti rugi atau relokasi. (Lahannya) jual pada pemerintah. Konsepnya ganti untung. Pemerintah harus membayar sesuai kesepakatan,” kata Cecep.
Namun, Cecep menambahkan, tawaran ini masih menuai pro-kontra di masyarakat. Mereka, ungkapnya, ada yang masih ingin bertahan ada pula yang ingin melepas. Sebab, warga merasa bahwa tanah yang dimilikinya tersebut adalah tanah leluhur mereka. Pihak swasta pun mulai melirik peluang ini.
“Para pengembang juga sudah ada yang membeli. Mungkin sektor swasta yang bergerak di usaha air.” Air yang terkumpul bisa diolah menjadi bahan baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau bisa dibangun menjadi tempat wisata air.
Penanganan struktural dan nonstruktural
Petrus Syariman, peneliti senior bidang hidrologi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) memandang bahwa banjir di wilayah sekitar sungai adalah sebuah “keniscayaan alam”. Hal ini pun terjadi di negara-negara maju.
“Semua (daerah sekitar) sungai pernah mengalami banjir. Baik di Indonesia maupun luar negeri. Kaya banjir di Jepang, Korea, Australia baru-baru ini, Eropa, Amerika,” katanya.
Petrus pernah meneliti masalah banjir di Bandung Selatan, dan menulis sebuah makalah dengan judul “Strategi Menangani Banjir di Daerah Bandung Selatan” yang dipublikasikan oleh Buletin PUSAIR Volume XV No. 45 Desember 2006. Untuk kasus Bandung Selatan, yang letaknya dekat Sungai Citarum, Petrus melihat curah hujan sebagai salah satu faktor pemicu.
Petrus mengatakan, ada lima skenario soal curah hujan yang menyebabkan banjir di Bandung Selatan. “Hujan terjadi di Bandung Utara, itu terjadi banjir tapi lokal saja. Hujan di sebelah timur saja, itu tidak terjadi banjir. Artinya tidak meluap di Dayeuhkolot. Kemudian kalau banjir terjadi homogen di utara dan timur, (daerah) selatan banjir,” ungkapnya.
Skenario keempat, kata Petrus, jika hujan terjadi di wilayah selatan saja, yaitu di Cisangkuy, Cirasea, dan Majalaya. Kalau hanya hujan lokal, maka tidak terjadi banjir. “(Skenario kelima) kalau (semua daerah terjadi hujan) bareng, itu (daerah Bandung Selatan) tenggelam. Yang (skenario) kelima itu terjadi di tahun 1985 rasanya. Pada 2010 kemarin terjadi (kembali),” terangnya.
Namun saat ini, imbuhnya, hujan kecil saja sudah terjadi banjir, khususnya di wilayah Cieunteung. Dia mencatat, selain oleh curah hujan, banjir disebabkan pula oleh penggundulan lahan di daerah aliran sungai (DAS) hulu Sungai Citarum. “Jadi, (Sungai) Citarum memiliki masalah penggundulan hutan di daerah hulu. Itu tidak terkendali. Semua air hujan yang jatuh kemudian menimbulkan erosi, timbul sedimentasi, lalu masuk ke sungai. Sedimentasinya tadi mengendap di sungai. Timbullah pendangkalan. Pas hujan itu ya terjadilah banjir di Cieunteung, Dayeuhkolot, Baleendah,” katanya.
Di wilayah hulu DAS Citarum, semisal Lembang dan Pangalengan, menurut Petrus telah terjadi perubahan tata guna lahan yang berimbas pada makin meluasnya banjir di Bandung Selatan. Banyak alih fungsi lahan, misalnya dari hutan menjadi real estate atau villa-villa. Serta beberapa menjadi kebun sayur.
“Nah, kebun sayur itulah yang mempercepat sedimentasi itu. Semua sungai yang datang dari sebelah utara, itu (berwarna) cokelat semua. Lebih-lebih ke arah selatan. Karena apa? Kan sayur itu hanya semusim ya? Setelah dipanen, besoknya hujan, kan (yang dipermukaan tanah) hanyut semua,” jelasnya.
Wacana pemapasan Curug Jompong yang mencuat pada 2006 lalu, menurut Petrus tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Malah menambah rumit masalah. Dia menilai walau Curug Jompong dipapas, Bandung Selatan tetap banjir.
“Saya melakukan simulasi dengan menurunkan Curug Jompong itu tiga meter ke bawah. Lalu saya turunkan lagi. Itu tetap banjir. Kalau terjadi hujan besar, Dayeuhkolot masih banjir. Itu penyebabnya bukan Curug Jompong. Curug Jompong itu dari zaman dulu sudah ada. Kenapa kita yang tidak mengerti ingin memapas itu. Itu kan satu bentukan alam. Keseimbangan alam tidak boleh dibuang,” jelasnya.
Petrus menjelaskan, dari hasil penelitian yang diperolehnya, gradient (kemiringan) Sungai Citarum, dari wilayah Dayeuhkolot hingga Curug Jompong rendah sekali. Hanya 3,4 meter per sepuluh kilo (0,034 persen). Kecepatan aliran airnya sekitar 0,8 hingga 0,9 meter per detik. “Jadi, kalau sungai yang bener itu kan agak curam. Tidak datar. Kalau datar kan air tertahan. Nah, itu karena alam juga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan, Kemen PU akan melakukan dua penanganan serius, yaitu penanganan struktural dan nonstruktural. “Struktural itu pelebaran (sungai), dan pengerukan. Penanganannya lebih terukur. Sedangkan (penanganan yang di hulu tadi dinamakan nonstruktural, (seperti) penanaman hutan kembali atau reboisasi, dan pengaturan tata guna lahan. Nah, itu untuk menghambat supaya tidak terjadi banjir. Kalau hutannya lebat, itu banjir terjadi tidak separah kalau dia gundul,” jelasnya.
Sebenarnya, kata Petrus, konsep ini sederhana. “Asal semua orang care ke sana. (Apakah) mau mengizinkan, terutama pemerintah daerah, orang bercocok tanam (di hulu), membuka (usaha) konveksi, menanam sayur, buka real estate, buka villa-villa?” Cina, menurut Petrus, merupakan salah satu contoh kasus keberhasilan pemerintah dalam mengatasi banjir di daerah dekat sungai dan pencemaran sungai.
“Itu Negara Cina dalam waktu kurang dari 25 tahun mereka berhasil melakukan peremajaan hutan di hulu. Dulu banyak (banjir) di Sungai Mutiara pas saya datang ke sana tahun 1996. Pada 2003, 13 tahun kemudian, sudah tidak ada lagi. Sungai jernih, ikan bisa hidup di sana,” ucapnya.
Jika penanganan struktural dan nonstruktural dilakukan secara bersama-sama dan konsisten, menurut Petrus masalah banjir di Bandung Selatan akan bisa sedikit tertangani. “Banjir tetap terjadi di wilayah dekat sungai, tapi tidak separah sekarang. Bisa diminimalisir. Dikurangi,” tandasnya.
Keseimbangan alam
Hendarmawan, Dekan Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad) yang juga berkonsentrasi pada bidang hidrogeologi mengatakan, dalam laporan-laporan dan literatur-literatur berbahasa Belanda, diketahui bahwa daerah Bandung Selatan dari dulu merupakan daerah limpahan banjir.
“Dulu Bandung (merupakan) danau. Hasil batuan erosi mengisi danau ini sampai kering. Secara geologi, daerah itu (Bandung Selatan merupakan) limpahan banjir. Tapi memang, banjirnya mungkin sekarang lebih parah,” ucapnya.
Sedimentasi di Sungai Citarum, kata Hendarmawan, bukan permasalahan utama banjir di sekitar Bandung Selatan. Dia mengatakan, masalah utamanya adalah erosi. “Terus saja dikeruk, tapi ‘penyakitnya’ erosi dari hulu (tidak ditangani). Lahan-lahan (di hulu) rusak, sehingga tingkat erosinya tinggi. Jadi, tidak ada jalan lain selain menghutankan hulunya,” katanya.
Menurut Hendarmawan, dipandang dari ilmu hidrogeologi yang ditekuninya, banjir ini terjadi karena tidak seimbangnya besar air permukaan dan air tanah. Air hujan, kata Hendarmawan, ada sebagian yang meresap dan bagian lain yang tidak meresap. Air yang meresap disebut air tanah, sedangkan air yang tidak meresap disebut air permukaan.
”Teorinya kalau di daerah vulkanik, rata-rata 30 persen (yang masuk ke dalam tanah). Kalau sudah terganggu biasanya berkurang resapannya,” kata Hendarmawan.
Penyusutan kemampuan tanah menyerap air ini umumnya menjadi tinggal 15 atau 10 persen saja. Lahan-lahan yang telah rusak, tambah Hendarmawan, menyebabkan hanya sedikit air yang meresap.”Kalau (ada) tumbuhan, begitu hujannya lebat kena ranting dulu. Kalau jatuh, masih ada humus. Sehingga (air hujan) masuk ke formasi tanah pelan-pelan,” terangnya.
Kemudian air yang tidak sempat meresap ke dalam tanah masuk ke sungai-sungai kecil, dan kemudian menuju sungai besar. “Akhirnya itulah yang dikatakan air permukaan yang mensubsidi atau men-supply menjadi banjir.”
Dikatakan Hendarmawan, selain penggundulan hutan, pembanguan infrasturuktur—seperti pasar, perumahan, dan jalan aspal—juga ikut andil mengurangi resapan air. “Efeknya, air hujan itu bergeser menjadi air permukaan, (sehingga terdapat) terlalu banyak air permukaan,” terangnya.
Hendarmawan menyebutkan, ada tiga hal yang perlu jadi perhatian untuk mengantisipasi banjir di Bandung Selatan, sekaligus juga untuk menjaga keseimbangan alam dan menjaga asupan air tanah. Pertama, menjaga kelestarian DAS. Artinya, kapasitas daya tampung air di DAS harus terjaga.
“Kedua, kalau (DAS) sudah terganggu, untuk menghindari banjir dibuat penahan-penahan. Namanya bendungan-bendungan kecil. Kemudian airnya sesegera mungkin diinjeksikan (ke sumur atau penampung air seperti danau). Yang ketiga, membuat biopori atau sumur-sumur resapan. Baik yang alamiah atau empang-empang kecil,” ucapnya.
Bila ada tutupan lahan, tambah Hendarmawan, maka seharusnya pengelola memasukkan air ke dalam lahan tersebut sejumlah air yang hilang. “Misalkan, anggap saja (lahan) dijadikan perumahan 2.000 hektar. (Karena air) hilang sekian meter kubik, maka harus masuk juga sekian meter kubik,” jelasnya.
Usaha ini, menurutnya bisa dilakukan lewat rekayasa resapan. “Terserah mau rekayasanya apa. Sumur resapan, biopori, atau semacam empang-empang. Yang tadinya hilangnya sekian ya harus masuk lagi segitu. Kalau itu tidak dilakukan, otomatis suplai air permukaan bertambah di hilir (sungai),” ungkapnya.
Untuk kasus Kampung Cieunteung, Hendarmawan menyarankan dibuat semacam empang dan sumur-sumur kecil di sekitar daerah hulu untuk menahan serta menampung air. “Jadi, setiap ada aliran yang mau jatuh ke daerah bawah Bandung Selatan, ditahan dulu di atas. Nanti kalau sebagian sudah diresapkan (ke dalam sumur atau tanah), dan di bawahnya sudah mulai surut, ini (penahan air) baru dibuka. Kalau kebijakan ini tidak dilakukan, air numpuk di bawah semua,” terangnya.
Beberapa negara maju, imbuhnya, sudah menjalankan program daur ulang air untuk mengatasi penumpukan air permukaan. Contohnya Singapura. ”Setelah dipakai, air dialirkan di permukaan, (kemudian) diolah lagi. Ya muter saja gitu,” cetusnya.
Kunci dari terhindarnya bencana, seperti banjir, kata Hendarmawan adalah mengatur keseimbangan alam. “Kalau tidak ingin ada bencana, atur keseimbangan. Tapi bukan berarti tidak boleh diambil. (Daerah) yang terganggu direkayasa. Kalau industri membutuhkan sekian juta meter kubik pertahun, diusahakan sekian juta meter kubik direkayasa supaya masuk (ke dalam tanah),” tandasnya.
Artikel ini dimuat pertama kali di Majalah Energi, edisi Maret 2012.
